UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
praktikotonomi daerah belum menun jukan tanda-tanda ke-arah yang lebih optimal didalam upaya mewujudkan Good Governance. Secara normatif, kondisi demikian disebabkan masih
TimRedaksi Lihat Foto Ilustrasi peta Indonesia. Inilah beda wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. (Shutterstock/Hyotographics) Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah bagi wilayahnya yang sangat luas. Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat dan untuk mengurus daerahnya sendiri.
pembentukandaerah-daerah baru di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya, moratorium tersebut juga kurang mendapat respon positif dan kurang greget, sehingga kurang memiliki dampak terhadap perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang ada. Padahal, PP 78/2007 telah menegaskan beberapa faktor penting untuk
AbstrakMelalui Otonomi Daerah, Pemerintah Indonesia berusaha mengkondisikan pemerintahan yang demokratif. Saat ini, pelaksanaan otonomi daerah masih sering dihadapkan dengan masalah yang berkembang dari jaman ke jaman. Pemberdayaan adalah konsep yang menggambarkan tentang bagaimana sebuah organisasi mampu untuk mengoptimalkan sumber
Masalahketidaksiapan pemerintah daerah, hal ini terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada. Sementara itu pada sisi yang lain, Pemerintah menilai pelaksanaan otonomi khusus Papua masih jauh panggang dari asap. dari sisi pengaturan misalnya, peraturan turunan UU Otsus No35/2008 yang harusnya dibuat ternyata tidak direalisasikan.
Y44VGP. tnzcmq8p2k.pages.dev/120tnzcmq8p2k.pages.dev/34tnzcmq8p2k.pages.dev/496tnzcmq8p2k.pages.dev/345tnzcmq8p2k.pages.dev/376tnzcmq8p2k.pages.dev/124tnzcmq8p2k.pages.dev/87tnzcmq8p2k.pages.dev/545
bagaimana pelaksanaan otonomi daerah indonesia saat ini
